"Jangan
Semua Dibebankan Kepada Pengusaha"
JAKARTA
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta permasalahan Upah Minimum
Provinsi (UMP) jangan dibebankan kepada pengusaha, seharusnya ini menjadi
Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan
setiap tahunnya. (Paragraf Induktif)
"Ini
juga menjadi PR pemerintah yang tidak diselesaikan, semestinya kalau pemerintah
itu berjalan baik lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak
Ahok, menyiapkan fasilitas perumahan, transportasi yang baik. Jadi jangan semua
ini dibebankan kepada pengusaha," ungkap Ketua Apindo Anton Supit dalam
sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013). (Paragraf Induktif)
Anton
menegaskan, permasalahan UMP ini jangan sampai semua mengganggu investasi yang
sedang berjalan. Dia melanjutkan, jika terus dipaksakan, bukan tidak mungkin
banyak pabrik yang akan tutup. (Paragraf
Deduktif)
"Apakah
kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan kita akan menjadi negara
yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang kaya, enggak kerja juga digaji ya
enggak apa-apa kita jadi negara konsumen. Tapi kalau kita butuh lapangan
pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan lain-lain, kita butuh mempertahankan
investor," tegasnya. (Paragraf
Deduktif)
Menurut
Anton, dampak yang ditimbulkan untuk para investor akibat kenaikan UMP ini yang
memasuki tahun ketiga sudah parah. Karena dalam kenaikan tersebut bukan
negosiasi yang di ambil namun tekanan fisik, seperti terlihat pemaksaan. (Paragraf Deduktif)
"Saya
kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini kan sudah semuanya
diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum, masalahnya kalau
pemerintah tidak berani menegakkan hukum tuntutan yang tinggi tidak akan
berjalan, tetapi kalau tidak berunding maka
akan kepada hukum. Harusnya masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari
kerja ini kan enggak gampang," pungkasnya. (Paragraf Deduktif)
sumber:
http://economy.okezone.com/read/2013/11/02/320/890992/jangan-semua-dibebankan-kepada-pengusaha
-
Kalimat Tidak Efektif :
"Apakah
kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan kita akan menjadi negara
yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang kaya, enggak kerja juga digaji ya
enggak apa-apa kita jadi negara konsumen. Tapi kalau kita butuh lapangan
pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan lain-lain, kita butuh mempertahankan
investor," tegasnya.
-
Kalimat Efektif :
“Apakah
kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan menjadi Negara yang konsumen,
jika kita menjadi Negara yang kaya, tidak bekerja dan digaji tidak masalah
menjadi Negara konsumen. Tetapi jika membutuhkan lapangan pekerjaan untuk
income, dan pajak, kita perlu mempertahankan investor.”
-
Kalimat Tidak Efektif :
"Saya
kira begini, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini kan sudah semuanya
diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum, masalahnya kalau
pemerintah tidak berani menegakkan hukum tuntutan yang tinggi tidak akan
berjalan, tetapi kalau tidak berunding maka
akan kepada hukum. Harusnya masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari
kerja ini kan enggak gampang," pungkasnya.
-
Kalimat Efektif :
"Menurut
Saya, Saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini sudah diketahui publik, jadi
jangan dibantah oleh kalangan oknum. Apabila Pemerintah tidak berani menegakkan
hukum, tuntutan yang tinggi tidak akan berjalan, tetapi jika tidak berunding
maka akan kepada hukum. Harusnya saat ini masyarakat menyadari bahwa mencari
pekerjaan itu tidak mudah."
